Bawaslu Pandeglang Keluarkan Rekomendasi Soal Pembukaan Kotak Suara Di Labuan

PANDEGLANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang mengeluarkan tiga point rekomendasi terkait kasus pembukaan 23 kotak suara Pilpres di Desa. Kalanganyar, Kecamatan. Labuan.

Rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Bawaslu tertanggal 24 April 2019, dengan nomor surat 193/K/BT.02/PM.08.02/IV/2019 yang bersifat penting dengan perihal rekomendasi.

"Berdasarkan hasil kajian dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Pandeglang atas laporam dugaan pelanggaran pembukaan kotak suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) yang dilakukan PPS Desa Kalanganyar, Kecamatan Labuan, Bawaslu mengeluarkan tiga point rekomendasi," ungkap Ketua Bawaslu Pandeglang, Ade Mulyadi, Rabu (24/04/19).

Tiga point rekomendasi tersebut meliputi instruksi kepada KPU, untuk memerintahkan PPK Labuan dan PPS Kalanganyar, agar membuka dan menghitung ulang kembali model C1 Plano Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di 23 TPS di Desa Kalanganyar.

"Lalu proses pleno rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Labuan, supaya dilanjutkan setelah kemarin harus ditunda lantaran mencuatnya kasus tersebut. Sedangkan rekomendasi terakhir, meminta KPU memberi sanksi tegas kepada PPS Kalanganyar dan PPK Labuan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku," imbuhnya.

Menurut Ade, dasar dikeluarkannya rekomendasi itu, berpegang terhadap beberapa peraturan. Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

"Dan aturan terakhir berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019," jelasnya.

Selain mengeluarkan rekomendasi ke KPU, lanjut Ade, pihaknya juga akan melakukan pembinaan terhadap Panwas Desa Kalanganyar. Mengingat saat proses pembukaan surat suara tidak ada satupun pengawas yang berada di tempat.

"Kami mempertanyakan dimana posisi mereka saat pembukaan itu. Jadi kami hanya membina Pengawas Desa saja," tandasnya. (Aldo)


    Berita Terkait