BPJS Kesehatan : Kenaikan Iuran Adalah Bentuk Penyesuaian

SERANG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menilai bahwa penyesuaian iuran program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS akan mendorong perbaikan sistemik. Penyesuaian iuran itu pun dinilai tidak akan terlalu memberatkan masyarakat.

Demikian dikatakan Deputi Direksi Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung, Fachrurrazi saat diskusi bersama awak media, di salah satu rumah makan di Kota Serang, Rabu (27/11/2019).

Fachrurrazi mengatakan, bahwa pihaknya menyambut positif sahnya penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut karena besaran iuran yang belum sesuai dengan perhitungan aktuaria merupakan salah satu akar permasalahan dari defisit BPJS Kesehatan.

Ia menambahkan, bahwasannya kenaikan tarif iuran ini adalah bentuk penyesuaian, karena terjadi ketimpangan atau gap antara iuran yang dibayar dengan benefit yang didapat, maka dalam hal ini BPJS sempat mengalami defisit.

"Jadi terhitung mulai 1 Januari 2020 nanti ada penyesuaian iurannya, yang kelas 1 biasanya 80 ribu akan menjadi 160 ribu, kelas 2 yang tadinya 51 ribu berubah menjadi 110 ribu, dan untuk kelas 3 yang tadinya 25.500 berubah menjadi 42 ribu," ujar Fachrurrazi.

Dikatakan Fachrurrazi, bahwasannya apabila yang dikategorikan masyarakat yang terbebani adalah yang tidak mampu, maka harus dipahami kembali terkait peserta PBPU. Dan sudah jelas di dalam amanat Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara, yang dalam hal ini pemerintah. Apakah itu pemerintah pusat atau daerah.

"Kami juga sudah mensosialisasikan jika dihitung perhari, iuran di kelas 1 yang jumlahnya 160 ribu itu sekitar 5 ribu perhari. Kemudian yang di kelas 2 jumlahnya 110 ribu perbulan jika dihitung perhari adalah sekitar 3 ribu rupiah. Lalu yang di Kklas 3 iuran perbulannya 42 ribu jika dihitung perhari sekitar 1.400 rupiah. Dan dalam hal ini, peserta pun diberi kebebasan memilih sesuai dengan kapasitas keuangannya, jadi tidak ada paksaan," kata Fachrurrazi.

Diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Kamis (24/10/2019) tersebut terdapat beberapa penyesuaian iuran adalah sebagai berikut :

1. Kategori peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI):

a. Peserta PBI yang ditanggung oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp42.000, berlaku 1 Agustus 2019

b. Peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mendapat bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.000,- per orang per bulan untuk bulan pelayanan 1 Agustus 2019–31 Desember 2019

2. Kategori peserta Pekerja Penerima Upah (PPU):

Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan yaitu sebesar Rp12 juta, dengan komposisi 5% dari gaji atau upah per bulan, dan dibayar dengan ketentuan 4% dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 1% dibayar oleh Peserta.

a. Peserta PPU yang merupakan Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Oktober 2019.

b. Peserta PPU yang merupakan pekerja swasta, pemberlakuan penyesuaian iuran mulai 1 Januari 2020.

3. Iuran untuk kategori peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang berlaku mulai 1 Januari 2020 :

a. Kelas III menjadi Rp 42.000,-

b. Kelas II menjadi Rp 110.000,-

c. Kelas I menjadi Rp 160.000,-

(Aden)

Berita Terkait