EVALUASI DAN SINKRONASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN BIDANG OTONOMI DAERAH.

Padang - ."Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Dalam Rangka Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pemilu Serentak Tahun 2024" demikian tema yang di usung dalam diskusi yang di selenggarakan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri di Hotel Pangeran Beach Padang Sumatera Barat. Menghadirkan Guru Besar Institute Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri, Prof. Djorhermansyah dan diikuti wakil Pemerintah Daerah/Kota dan Propinsi seluruh Sumatera serta mahasiswa Universitas di Sumatera.

Menyoroti tentang pelaksanaan Pilkada Serentak dan Pemilu terutama bidang pengawasan dan penegakan hukum.

"Pelaksanaan Pemilu serentak ini harus di evaluasi melalui diskusi akademis dan kritis" kata Prof. Djohermansyah.


Akan ada 270 pelaksanaan pilkada di tahun 2020, ini merupakan gelombang menuju Pilkada Serentak dengan Pemilu dan Pilleg di 2024. Prof. Djohermansyah minta tahapan Pilkada serentak jangan di satukan dengan Pemilu serentak tetapi tetap berjenjang .

Prof. Djohermansyah menitipkan perubahan undang undang pilkada dikawal oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negri.

Hadir pula dalam diskusi ini, Plt. Ditjen Otda Kementrian Dalam Negeri, Drs. Akmal Malik,M.Si.

Dalam diskusi juga menyoroti tentang politik dinasti di pemerintahan.

"Mungkin harus di batasi komposisi partai pendukung di dalam pilkada, misalkan maxsimal 50% dari jumlah partai yang ada, untuk antisipasi jangan sampai partai politik di borong oleh calon, sehingga tidak terjadi pilkada lawan kotak kosong" kata Prof Djohermansyah.

Rep/Ton


    Berita Terkait