PERLUKAH REVISI UNDANG - UNDANG PILKADA ?

Padang- Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementrian dalam Negeri Drs. Akmal Malik M.S.i. memimpin langsung sekaligus menjadi moderator dalam diskusi tentang "Evaluasi dan Sinkronasi Peraturan Perundang - Undangan Bidang Otononi Daerah".

Diskusi ini banyak menyoroti tentang perlunya perubahan undang - undang pilkada sehingga bisa mengurangi ongkos politik dalam pilkada dan juga menyoroti tentang netralitas ASN, bahkan kalo perlu pencabutan hak politik bagi ASN aktif sehingga menciptakan netralitas yang sebenarnya.

Dua akademisi, Dr. Asrinaldi dari Universitas Andalas dan Leo Agustinus Ph.D dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa Tangerang menegaskan, pilkada 2020 akan bermasalah kalau UU Pilkada tidak direvisi.

Drs. Akmal Malik M.S.i selaku Plt Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri merespon perlunya perubahan Undan- undang pilkada tersebut.

"Ada tiga sekenario yang kita siapkan, yaitu melakukan Pilkada serentak 2024 sesuai rencana, kedua melakukan Pilkada bergelombang pada tahun 2020, 2022 dan 2025, ketiganya memisahkan pemilu eksekutif dan pemilu legislatif di 2024" kata Akmal Malik, Jumat 2 Agustus di Hotel Pangeran Beach Padang Sumatra Barat.

"Kementrian Dalam Negeri sudah mempunyai grand design untuk menghadapi Pilkada 2020 mendatang" lanjut Akmal Malik.

Rep/Ton


    Berita Terkait