Talkshow Ngopi @ Parlemen : Mengupas Keterbukaan Informasi Publik Tanpa Hoax

SERANG – Penyebaran berita bohong (hoaks) di media sosial (medsos) kian masif dan dinilai membahayakan lantaran dapat membuat kegaduhan. Oleh karenanya perlu adanya sinergitas antara lembaga publik dan aparat penegak hukum dalam memerangi penyebaran hoaks di masyarakat. Demikian hal tersebut menjadi isu pembahasan dalam acara talkshow ngopi @ parlemen dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik Tanpa Hoax” di gedung DPRD Provinsi Banten, Rabu (13/03/2019).

Dalam kesempatan itu, hadir sebagai narasumber Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten H. Aries Halawani R, SH., MM, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Maskur,SHi,MH dan Kasubdit Cyber Polda Banten, AKP Asep Ariful .

Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten H. Aries Halawani R, SH., MM menyampaikan, bahwa hoaks merupakan berita bohong yang sudah ada ratusan tahun lalu sejak zaman nabi. Di era saat ini, aparat kepolisianlah yang memiliki peran penting untuk menangkal penyebaran hoaks. Kendati demikian, menurutnya upaya menangkal hoax juga merupakan tugas semua badan publik dengan upaya memberikan informasi yang akurat dan benar.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Maskur,SHi,MH menyampaikan bahwa tupoksi komisi informasi memiliki 3 fungsi diantaranya, melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi publik no 14 tahun 2008, menetapkan standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik antara pemohon, pengguna dan badan publik. Menurutnya, kaitan dengan hoaks, hal tersebut tercantum di pasal 7 dimana badan publik wajib menyampaikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. “Jadi badan publik harus menyampaikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Jadi jika tidak benar, tidak akurat apalagi menyesatkan itu benar-benar hoax. Ini yang di maksud hoax itu mungkin demikian,” tuturnya

Kemudian, dalam mendorong badan publik melaksanakan keterbukaan informasi, pihaknya melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap keterbukaaan informasi publik tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa saat ini badan publik di Provinsi Banten memiliki rangking yang berpareatif dalam kerterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ada 5 kategori penilaian untuk lembaga publik diantaranya informatif, menuju informatif, cukuf informatif, kurang informatif dan tidak informatif.

“Jadi ada lima kategori penilaian dalam badan publik. kepentingan komisi informasi ini bagaimana mengimbangi hoaks tersebut, jangan sampai masyarakat menganggap hoaks itu benar. Komisi informasi juga selalu mendorong badan publik untuk menyampaiakn informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan dengan optimal kepada masyarakat. Badan publik inilah yang kita dorong,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasubdit Cyber Polda Banten, AKP Asep Ariful mengatakan bahwa hoax adalah informasi bohong yang dibuat untuk perbuatan kejahatan, hoax sendiri menurutnya sudah lama menyebar sejak 1439. Namun pada saat itu, hoax tidak dapat diverifikasi, berbeda dengan saat ini hoaks tersebut dapat dilacak penyebarannya sejauh mana. Ia mengungkapkan, di tahun 2019 ini ada sebanyak 13 kasus hoaks yang ditangani oleh Polda Banten. “Macam-macam, ada hoax tentang pemilu, ada hoax diri pribadi, dan saat ini kita sedang tangani hoax melalui facebook. Karena facebook lebih cepat dilihat dunia,” tandasnya. (Advertorial)


    Berita Terkait