Buruknya Kinerja ULP, Aliansi GALAK Geruduk ULP Pandeglang

Buruknya Kinerja ULP, Aliansi GALAK Geruduk ULP Pandeglang (Ilustrasi: Banten Plus) (foto: Buruknya Kinerja ULP, Aliansi GALAK Geruduk ULP Pandeglang)

bantenplus.co.id, PANDEGLANG – Terciptanya pemerintahan yang baik merupakan cita – cita bersama yang sampai saat ini masih berada pada garis perjuangan yang di kumandangkan oleh semua tingkatan pemangku kebijakan baik pusatmaupun daerah sampai ke pedesaan. Sebagaimana amanat peraturan perundang – undangan, salah satu indicator bahwa pemerintahan yang baik dapat di lihat dari peningkatan pembangunan baik dari segi pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi itu semua seakan menjadi angan – angan semata tanpa ada fakta, beberapa hari yang lalu dengan di dapatinya beberapa temuan tentang kinerja ULP yang dikotori oleh oknum panitia, dalam Proses lelang proyek anggaran APBD kabupaten Pandeglang, yang diduga adanya kecurangan dan merekayasa setiap perusahaan peserta lelang hanya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok untuk mencari keuntungan. Hal inilah yang mendorong Aliansi Gabungan Lembaga Anti Korupsi ( GALAK ) Pandeglang untuk berorasi menyampaikan tuntutan dan aspirasinya di depan Kantor Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Pandeglang,“Rabu (13/09/2017)”.


Selain itu, berbicara soal pendidikan padatahun anggagaran 2017 ini pemerintah daerah kabupaten pandeglang telah menganggarkan pengadaan sarana pendidikan berbentuk buku untuk tingkat sekolah dasar ( SD ),yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, “akan tetapi dalam hal pengadaan sarana pendidikan tersebut ada beberapa hal yang kami rasa keliru dan di duga ada upaya pelemahan system demi merauk keuntungan sepihak oleh oknum satuan perangkat kerja daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan, untit layanan pengadaan ( ULP ) dan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat ( DPUPR ).”ujar M. Abdurroehim. RA, korlap dalam orasinya.

Dirinya menambahkan, kami berpendapat berdasarkan permendiknas nomor 09 tahun 2017 secara tersurat memang tidakdi tentukan judul pada buku yang akan diadakan, akan tetapi secara tersirat pada pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar manfaatnya dapat di rasakan dengan tepat.

Untuk penentuan judul dalam permendiknas tersebut dan demi terwujudnya program Dana Alokasi Khusus ( DAK ) yang bersangkutan seharusnya membentuk tim teknis untuk pemilihan judul buku dengan cara men download dari Web pusat buku ( PUSBUK) Sehingga sesuai dengan kebutuan, selain dari pada itu dalam penghitungan penetapan harga perkiraansendiri tentunya harus dari harga rata –rata survey di tambah keuntungan dan overhed serta pajak- pajak.

“ Kita semua tau bahwa yang lolos di pusbuk tersebut mencantumkan harga dari setiap judul dan pengarang serta penerbit yang berbeda – beda harganya, oleh sebab itu PPK harus memilih dan menentukan judul secara nyata agar dalam penetapan harga perkiraan sendiri ( HPS ) kepastian proses pengadaan barang yang akan di adakan secara nyata.”teriak Efi saepudin,dinlap.


Adapun temuan lainnya yang berkaitan dengan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai intansi pemerintah yang di berikan amanat untukundang – undang dalam menyelenggarakan pembangunan baik itu infrasetruktur jalan dan dan lainnya di duga kurang professional dengan sala satu indikasi adanya penyempitan ruang kesempataan bagi masyarakat pengusaha dari daerah pandeglang sebagai mitra kerja.


“ Dari untaian permasalahan – permasalahan tersebut, Aliansi Galak meminta kejari bersikap tegas unuk menindak siapapun pihak – pihak yang terlibat dalam praktek korupsi , kolusi dannepotisme, serta perbuatan- perbuatan melawan hukum selain itu PUPR harus kembali membuka seluas – luasnya kesempatan kepada para pengusaha daerah pandeglang untuk bermitra dalampelaksanaan kegiatan pembangunan di pandeglang.”ujar jojon.




(aldo&red)

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Tulis Komentar Dengan Bijak Sesuai dengan ToS